LOWONGANKERJA15.COM - Inilah Jumlah Pelamar CPNS Masing Masing Formasi Kemenkumham dan MA. Seperti yang telah dijadwalkan pada tata cara pendaftaran online dan pada jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Hukum dan hak asasi manusia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017, dimana dijelaskan bahwa pendaftaran online melalui sscn.bkn.go.id dan pengiriman Berkas lamaran melalui PO BOX sudah resmi ditutup pada jam pukul 12.00 malam tanggal 31 Agustus 2017. Dengan proses yang panjang bahwa penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil yang dilakukan pihak panitia Panselnas sudah mencapai sempurna, walapun masih banyak kendala menyangkut pendatafaran online tetapi hal ini bisa teratasi dengan cepat. Dijelaskan bahwa pendaftaran sistem online di sscn.bkn yang dibangun Badan Kepegawaian Negara sudah semakin efektif dan efisien serta berintegrasi jika dibandingkan dengan sistem penerimaan CPNS tahun 2014 lalu
Pada tanggal 31 Agustus 2017 seluruh rangkaian pendaftaran online CPNS 2017 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA) resmi ditutup. Pendaftaran untuk formasi SLTA dan D3 Kemenkumham dan formasi S1 MA. telah ditutup pada tanggal 26 Agustus kemarin dan untuk formasi S1 Kemenkumham ditutup pada tanggal 31 Agustus 2017. Dengan demikian seluruh rangkaian pendaftaran CPNS 2017 untuk kedua institusi tersebut resmi ditutup pada tanggal 31 Agustus 2017. Bersamaan dengan pendaftaran online pada tanggal 1-31 Agustus 2017, Kemenkumham dan MA juga melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 2-31 Agustus sebagai rangkaian dari seleksi administrasi yang akan diumumkan pada tanggal 5 September 2017.
Pengumuman seleksi administrasi dapat dilihat di cpns.kemenkumham.go.id, www.mahkamahagung.go.id, dan www.bkn.go.id. Usai pengumuman seleksi administrasi diterbitkan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN yang dijadwalkan akan berlangsung pada September 2017 mendatang dan dilanjutkan dengan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sejak pendaftaran online SSCN dibuka pada 1 Agustus 2017 antusias pelamar terus mengalami peningkatan. Tercatat jumlah pelamar Kemenkumham dan MA paling banyak berada di 3 (tiga) daerah di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menjelang penutupan pendaftaran online pada hari ini, data SSCN BKN per 31 Agustus 2017 update jumlah pelamar Kemenkumham dan MA sudah mencapai 1.137.731 pada pukul 13.34 WIB.
Perlu disampaikan kembali bahwa penerimaan CPNS TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. Jika ada oknum yang mengatasnamakan BKN atau Panitia Penerimaan CPNS dan menawarkan bantuan, bisa dipastikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Sementara itu hingga saat ini sistem sscn yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara masih melayani pelamar melalui server SSCN hingga metode dan tahap yang dilakukan pelamar setelah pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 5 September mendatang
Dengan ditutupnya penerimaan CPNS Kemenkumham dan HAM tanggal 31 Agustus ini maka pihak verifikator Digo dua instansi tersebut akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas yang diunggah atau diterima melalui Pos. Dari data pelamar yang sudah didata secara cepat oleh pihak panitia CPNS Kemenkumham dan Mahkamah Agung sejumlah 1,146,853 Orang yang terdiri dari 1.116.138 pelamar Kemenkumham dan 30.715 pelamar MA. Sistem SSCN mencatat sejumlah 299.370 orang melakukan registrasi akun tanpa melanjutkan ke proses pemilihan formasi dan pengisian data, sehingga otomatis dinyatakan gugur sebelum diverifikasi. Rekapituasi pelamar dapat dilihat dalam gambar berikut.
Inilah Jumlah Pelamar CPNS Masing Masing Formasi Kemenkumham dan MA
Sementara itu Help Desk SSCN BKN yang disiapkan oleh Biro Humas, Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian serta Direktorat Pengolahan Data Kepegawaian menerima lebih dari 900 pengunjung. Help Desk ini menerima pengunjung terkait dengan SSCN selama jam kerja. Keluhan terbanyak yang diterima Help Desk CCSN BKN adalah NIK dan KK yang tidak terdaftar di server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Untuk itu BKN selalu menyarankan agar pelamar menghubungi instansi tersebut melalui Call Center yang dimiliki atau datang langsung bagi mereka yang berdomisili di Jabodetabek. Pelamar CPNS pada kedua instansi ini dingatkan untuk memantau perkembangan hanya di web resmi yaitu cpns.kemenkumham.go.id, www.mahkamahagung.go.id, dan www.bkn.go.id.
Seperti yang tertulis pada jadwal seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham bahwa pengumuman seleksi administrasi untuk kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter dan sarjana S1 dan untuk kualifikasi pendidikan D3 dan SLTA sederajat bahwa pengumuman seleksi administrasi dijadwalkan pada tanggal 5 September 2017. Untuk itu tetaplah memantau perkembangan mengenai penerimaan dan informasi CPNS periode satu ini
Untuk formasi S1, setelah pengumuman seleksi administrasimaka pelamar diwajibkan mencetak nomor ujian secara online yang dimulai sejak tanggal 6 September sampai 9 September 2017. Kemudian untuk ujian seleksi kompetensi dasar dilakukan pada tanggal 11 September sampai dengan 16 September 2017 dengan tempat pelaksanaan yang nantinya ditentukan oleh pihak panitia CPNS
Sedangkan untuk formasi SMA sederajat setelah membaca pengumuman seleksi administrasi maka setiap pelamar diwajibkan untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu peserta ujian melalui pemanggilan dan verifikasi dokumen atau berkas asli yang dilakukan pada tanggal 11 September hingga 16 September 2017 pada masing-masing wilayah domisili yang nantinya diinfokan terlebih dahulu. Untuk tes seleksi kompetensi dasar baik itu pada instansi CPNS Kemenkumham dan Mahkamah Agung diwajibkan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) yang telah disiapkan BKN
Demikian informasi mengenai jumlah pelamar CPNS tahun 2017 masing-masing formasi Kemenkumham dan Mahkamah Agung melalui hasil rekapitulasi akhir yang di data melalui Portal Resmi SSCN BKN. Semoga informasi CPNS ini bermanfaat bagi anda dan terus ikuti perkembangan mengenai penerimaan CPNS Kemenkumham dan Mahkamah Agung Republik Indonesia